Pertanyaan: Mengapa PKI di Indonesia tidak diperbolehkan, padahal visi dari PKI sendiri "sama rata, sama rasa"? Bukankah itu merupakan visi yang sangat mulia, menempatkan manusia pada derajat yang sama tanpa adanya strata dan kesenjangan sosial?

Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagaimana partai-partai komunis lain di seluruh dunia, menganut ideologi komunisme (Communism - Wikipedia). Komunisme bercita-cita membentuk masyarakat komunis (Communist society - Wikipedia) di mana terdapat kepemilikan bersama atas sarana-sarana produksi dan tidak adanya kelas-kelas dalam masyarakat.

Bingung maksudnya gimana? Itu maksudnya: gak bisa punya rumah, gak bisa punya tanah, gak bisa punya sawah atau ladang, gak bisa punya perusahaan, gak ada perusahaan swasta, semua BUMN, dan kita bekerja untuk negara. Negara-lah yang akan menyediakan kebutuhan kita, sandang-pangan-papan, juga ladang dan sawah untuk petani. Jadi rumah, baju, bahan makanan, pekerjaan, semua diberikan oleh negara. Tidak ada lagi kelas ningrat, tuan tanah, boss-boss borjuis, semua sama status dan tingkatannya dalam masyarakat. Tapi ya properti pribadi juga jangan harap Anda bisa miliki. Semua yang Anda gunakan dalam hidup sehari-hari adalah milik Negara.

Itu lah yang dimaksud dengan "sama rata sama rasa". Jargon oversimplifikasi ini digunakan dalam kampanye PKI itu dengan mudah 'ditelan' oleh masyarakat kelas bawah (istilah komunisnya: kaum proletar, orang-orang yang harus bekerja untuk mendapat uang khususnya buruh dan tani).

Apalagi dengan adanya UU Pokok Agraria 1960 (https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960) digunakan oleh PKI untuk menjanjikan bahwa semua buruh tani akan dapat tanah, massa PKI banyak melakukan demonstrasi untuk "reformasi agraria" dan mematok-matok tanah milik orang lain secara sepihak, menyebabkan bentrok antara massa komunis vs massa para tuan tanah (yang bisa jadi adalah kaum ningrat atau pemuka agama dan santri. Dari sini beredar cerita-cerita "PKI membantai ulama").

Massa PKI berdemo

Rencana Revolusi Agraria PKI

Kembali ke pertanyaan, kenapa PKI dilarang? Bukankah masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang berkeadilan, "sama rata sama rasa", adalah satu hal yang positif?

Yang membuat PKI dilarang bukan karena ideologi "sama rata sama rasa". Bukan juga karena mereka "ateis". (saya pernah menulis tentang relijiusitas massa PKI di sini: Jawaban Rufus Panjaitan untuk PKI pernah memiliki jutaan anggota di Indonesia, apakah semua mengaku tidak beragama?). Tapi karena dua hal ini:

1. Langkah-langkah politis PKI yang agresif ke arah kiri.

Sejak era Demokrasi Terpimpin (kediktatoran Soekarno), PKI makin lama makin dekat dengan Soekarno. Soekarno makin condong ke arah 'kiri', dengan ambisinya mendekatkan diri dengan Uni Soviet dan RRC, berambisi membuat 'poros Jakarta-Peking'. Konfrontasi 'ganyang Malaysia' yang dilancarkan Soekarno membuat PKI makin populer. PKI juga makin berani dengan banyak demonstrasi yang dilakukan oleh massanya makin agresif di berbagai daerah.

Selain itu, musuh-musuh politik PKI dibredel dan dilarang rezim Soekarno. PSI dan Masyumi dilarang. Bahkan Sutan Syahrir, bagian dari tritunggal Soekarno-Hatta-Syahrir, dipenjara tanpa pengadilan. Hanya HMI yang masih dibelain oleh Soekarno untuk tidak dibubarkan.

Soekarno dan Aidit di Stadion Senayan

Tapi ini sebenarnya tidak mengejutkan. Karena memang di mana-mana partai komunis selalu bercita-cita memonopoli perpolitikan dari negaranya. Caranya adalah dengan revolusi, seperti Revolusi Oktober Rusia yang menginspirasi semua partai komunis. Dengan berkuasa sebagai partai tunggal dengan tangan besi, partai komunis bisa mulai menata bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat sosialis yang dicita-citakan. Kelas-kelas dalam masyarakat bisa dihapus. Kaum borjuis bisa disingkirkan.

PKI sendiri sebenarnya menyiratkan cita-cita yang sama ini. Dalam suatu wawancara, DN Aidit ketua CC PKI mengatakan demikian,

Kita sekarang berada dalam tahap pertama revolusi, yaitu tahap nasional-demokratis, belum dalam tahap kedua, yaitu tahap sosialis. Apakah berbeda atau tidak pembangunan masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila dengan yang berdasarkan Marxisme-Leninisme, hal ini akan kita ketahui kalau kita sudah sampai pada tahap kedua nanti. Tetapi karena pembangunan masyarakat sosialis berdasarkan Pancasila adalah pembangunan masyarakat tanpa exploitation de l’homme par l’homme, masyarakat adil dan makmur, maka sejak sekarang bisa saya katakan bahwa pembangunan masyarakat demikian sesuai dengan tujuan Marxisme.

(Wawancara DN Aidit: PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila )

Jadi PKI ingin suatu saat masyarakat sosialis akan terwujud di Indonesia sesuai dengan cita-cita semua partai komunis.

2. Melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap jendral-jendral AD.

Ini yang bisa dibilang merupakan lonceng kematian PKI. Di tahun 1960an awal, hanya Mabes AD yang bisa mengimbangi kekuatan politik PKI. Soekarno memainkan keseimbangan antara PKI-AD ini hingga pada waktu suatu hari dia jatuh sakit, PKI memutuskan untuk mengambil inisiatif menghajar pimpinan AD yang anti komunis ini (disebut sebagai "Dewan Jendral"). Peristiwa ini yang disebut oleh PKI sebagai G30S, disebut oleh musuh PKI sebagai Gestapu, disebut oleh Soekarno sebagai Gestok.

Buat yang tidak percaya pimpinan PKI adalah dalang dari G30S, silakan baca Otokritik Brigjen Soepardjo, salah satu anggota Dewan Revolusi yang melakukan G30S. Keterlibatan dan peran penting Pono dan Syam Kamaruzaman dari Biro Chusus PKI juga diteguhkan oleh para anggota Dewan Revolusi lain seperti Letkol Udara Heroe Atmodjo.

Soeharto mengawasi pengangkatan jenazah pimpinan AD di Lubang Buaya

Sejak itu balasan dari AD cepat dan menyeluruh. PKI dilarang oleh Soeharto selaku Menpangad dan pengemban Supersemar, pimpinannya diburu oleh tentara, dan anggota-anggotanya mengalami penindasan dan pembantaian.

Penangkapan orang yang diduga PKI

Kesimpulan

Karena PKI adalah partai komunis, revolusi menuju monopoli politik sudah ada dalam DNA-nya. Dan sejarah memang menunjukkan bahwa PKI akan berupaya menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Tapi momen yang paling menentukan nasib PKI tentunya adalah G30S, 'kudeta' yang dieksekusi secara berantakan, menjadi awal dari akhir PKI.

Jadi masa bodoh PKI mau sama rata sama rasa kek, mau ateis kek, mau Pancasila kek, yang jelas PKI memang gak bisa harmonis dengan faksi-faksi politik lain. Apalagi membantai jendral-jendral AD. No one can get away with murdering army generals!